Jokowi Resmikan Tol Akses Makassar New Port, Segini Anggarannya

JAKARTA - Jalan Tol Akses Makassar New Port (MNP) telah diresmikan untuk dilintasi setelah acara resmi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Kamis (22/2/2024).

Feb 25, 2024 - 15:47
 129259
Jokowi Resmikan Tol Akses Makassar New Port, Segini Anggarannya
Jokowi Resmikan Tol Akses Makassar New Port, Segini Anggarannya

Jokowi menegaskan peresmian Jalan Tol Akses Makassar New Port bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Melalui akun Instagram resminya @jokowi, Presiden menyampaikan bahwa keberadaan Tol Akses Makassar New Port akan meningkatkan konektivitas pelabuhan MNP yang juga baru saja diresmikan oleh Jokowi hari ini.

"Kehadiran jalan akses ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas pelabuhan MNP dengan jalan tol yang telah ada di Makassar," tulis Jokowi seperti yang dikutip pada Kamis (22/2/2024).

Dengan demikian, waktu tempuh transportasi peti kemas menuju dan dari Pelabuhan Makassar New Port dapat menjadi lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

Miftachul Munir, Kepala BPJT, menjelaskan dalam panel presentasinya bahwa akses tol MNP merupakan bagian dari jaringan jalan tol di Kota Makassar.

Seksi I dan II dari Pelabuhan ke arah kota telah dibangun dan beroperasi sejak tahun 1998. Kemudian, seksi IV mengarah ke bandara mulai dioperasikan pada tahun 2008. Sementara, seksi III mengarah ke dalam kota.

Dengan total panjang mencapai 3,2 kilometer, Jalan Tol Akses Makassar New Port memiliki biaya investasi sekitar Rp705 miliar.

"Jalan Akses Tol Makassar New Port menghubungkan pelabuhan lama ke pelabuhan baru sepanjang 3,2 km dengan total investasi mencapai Rp705 miliar, yang akan melengkapi jaringan jalan tol di Kota Makassar dan sekitarnya," jelas Munir.

Jalan Tol Akses MNP dikelola oleh PT Jalan Tol Seksi empat yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Harapan kedatangan jalan tol ini adalah untuk mengalirkan lalu lintas ekspor dan impor serta distribusi logistik, sehingga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur.